RSUD Krisis Obat Akibat BPJS Telat Bayar Tagihan

Para direktur rumah sakit umum daerah di Jakarta mengeluhkan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang tak kunjung dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dampaknya, seluruh rumah sakit umum terancam kehabisan stok obat untuk pasien. Pemerintah DKI Jakarta pun cemas. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, selama beberapa pekan terakhir sejumlah rumah sakit sudah tak bisa lagi belanja obat-obatan gara-gara BPJS Kesehatan kerap terlambat mencairkan klaim tagihan.

“Padahal DKI sangat lancar menyetor kewajiban ke BPJS,” kata dia, dua hari lalu. “Giliran rumah sakit narik ke BPJS, terjadi masalah.” Setiap tahun DKI menggelontorkan Rp 1,5 triliun untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi pasien kelas III. Selain ingin masyarakat DKI terlayani akses kesehatan, laporan keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan pendapatan Rp 74,25 triliun, tapi defisit Rp 9,75 triliun. Masalahnya, menurut Saefullah, BPJS Kesehatan justru kerap terlambat membayar klaim yang semestinya dibayarkan setiap tiga bulan.

DKI akhirnya mengeluarkan dana talangan untuk dialirkan ke rumah-rumah sakit yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Dana itu merupakan hasil kredit dari Bank DKI, sehingga DKI harus menanggung bunga yang membengkak akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, mengakui keterlambatan pembayaran klaim dari rumah sakit. “Keterlambatan pembayaran memang ada,” ucap dia, kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *